Ambiguitas Jabatan Supervisor Pendidikan

Ambiguitas Jabatan Supervisor Pendidikan

 A.  Pendahuluan

Supervisi pendidikan adalah bagian dari fungsi-fungsi pokok administrasi pendidikan. Karena menjadi bagian penting yang tak terpisahkan dengan bagian lainnya, isu mengenai supervisi pendidikan selalu saja menarik untuk dikaji.

Fungsi pokok administrasi pendidikan secara keseluruhan yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, komunikasi, supervisi, kepegawaian, pembiayaan dan penilaian.

Kajian mengenai administrasi pendidikan dalam hal ini hanya dalam ruang lingkup administrasi sekolah. Oleh karena itu pembahasan berikut hanya berhubungan dengan administrasi sekolah, termasuk tentang supervisi https://www.viagrapascherfr.com/prix-sildenafil-zentiva/ pendidikan.

Supervisi pada tingkat sekolah dilakukan oleh kepala sekolah yang bertanggungjawab atas segala permasalahan yang ada di sekolah, disamping juga dilaksanakan oleh penilik atau pengawas baik di tingkat kecamatan atau kabupaten /kota.

B.  Prinsip-prinsip Supervisi

Supervisi yang dilakukan oleh para penilik, pengawas atau kepala sekolah harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

  1. harus bersifat konstruktif;
  2. harus didasarkan atas keadaan dan kenyataan yang sebenarnya;
  3. harus sederhana dan informal;
  4. harus dapat memberikan perasaan aman kepada para guru dan para pegawai;
  5. harus didasarkan atas hubungan professional;
  6. harus selalu memperhitungkan kesanggupan dan sikap guru dan pegawai sekolah;
  7. tidak bersifat menekan;
  8. tidak boleh didasarkan atas kekuasaan pangkat, kedudukan dan kekuasaan pribadi;
  9. tidak boleh bersifat mencari-cari kesalahan atau kekurangan;
  10. tidak boleh terlalu cepat mengharapkan hasil dan tidak boleh lekas merasa kecewa;
  11. hendaknya bersifat preventif, korektif dan kooperatif.

Mengacu pada sebelas butir prinsip di atas, jika benar-benar diperhatikan dan dilaksanakan baik oleh kepala sekolah atau penilik dan pengawas, dapat diharapkan setiap sekolah akan mengalami kemajuan yang lebih signifikan. Selain itu ada pula hal-hal yang turut mempengaruhi keberhasilan supervisi sebagaimana yang dijelaskan oleh Ngalim Purwanto (2002)  bahwa keberhasilan pelaksanaan Supervisi turut dipengaruhi oleh :

  1. lingkungan masyarakat tempat sekolah itu berada;
  2. besar kecilnya sekolah;
  3. tingkatan dan jenis sekolah;
  4. keadaan guru dan pegawai;
  5. kecakapan dan keahlian.

 C.  Jabatan Supervisor

Setiap pelaksanaan program pendidikan memerlukan adanya pengawasan atau Supervisi. Supervisi sebagai fungsi adminitrasi pendidikan berarti aktivitas untuk menentukan kondisi atau syarat yang akan menjamin tercapainya tujuan pendidikan. Supervisi sebagai salah satu fungsi dalam administrasi pendidikan menuntut keterlibatan berbagai pihak. Selain pengawas dari Dinas Pendidikan, baik di tingkat kecamatan maupun kabupaten/kota dalam ruang lingkup yang lebih luas, kepala sekolah juga merupakan pengawas atau supervisor bagi para guru dan pegawai lainnya.

Pada tingkat sekolah, kepala sekolah dalam menjalankan fungsinya sebagai supervisor dituntut memiliki kompetensi yang memungkinkannya  mampu meneliti, mencari dan menentukan syarat-syarat yang diperlukan dalam upaya mencapai kemajuan sekolahnya. Dengan demikian, diharapkan tujuan pendidikan pada tingkat sekolah tersebut dapat dicapai secara maksimal.

Upaya-upaya untuk mencapai kemajuan di atas harus terus  dilakukan oleh kepala sekolah selaku supervisor. Segala hal yang berhubungan dengan pencapaian tersebut, termasuk cukup atau tidaknya, lengkap atau tidaknya syarat yang diperlukan perlu dicermati oleh kepala sekolah. Disamping bertanggungjawab dalam hal kelancaran proses belajar mengajar dan kegiatan administrasi sekolah sehari-hari sebagai wujud perannya selaku administrator juga bertanggungjawab mengawasi, membina, dan memotivasi kinerja para guru dan pegawai lainnya sebagai wujud perannya selaku supervisor.

Disamping itu ada pula Supervisi yang dilakukan oleh para penilik dan pengawas dari Dinas Pendidikan di tingkat kecamatan atau kabupaten/kota. Mereka ini datang dan berkunjung secara berkala ke setiap sekolah yang menjadi binaan mereka. Sebagaimana kepala sekolah, para penilik dan pengawas ini juga melakukan pengawasan dan pembinaan kinerja para kepala sekolah, guru-guru dan pegawai lainnya dalam rangka peningkatan mutu sekolah.

D.  Realitas di lapangan

Setelah mencermati hal-hal yang ideal di atas, perlu dikaji lebih lanjut bagaimana kondisi sebenarnya yang terjadi. Dalam hal ini perlu dicermati tentang fungsi dan peranan Supervisi di sekolah oleh kepala sekolah dan penilik atau pengawas.

Supervisi di sekolah yang dilakukan oleh kepala sekolah kepada para guru dan pegawai lainnya merupakan hal yang sangat dibutuhkan dan menjadi sebuah keniscayaan. Fungsi kepala sekolah sebagai supervisor merupakan bagian yang terintegrasi dengan fungsi administrasi pendidikan lainnya. Kepala sekolah merupakan sosok sentral yang menjadi tumpuan bagi pengambilan kebijakan pada tataran sekolah, baik sebagai administrator, motivator maupun supervisor. Kepala sekolah merupakan orang yang bertanggungjawab penuh akan keberhasilan sekolah dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan. Sementara itu para guru dan pegawai lainnya merupakan aktor lain yang turut serta bermain dalam arena kependidikan. Keberhasilan kepala sekolah bukan semata-mata ditentukan oleh kemampuan pribadinya, melainkan  ditentukan pula oleh kerjasamanya dengan para guru dan pegawai. Dalam kapasitasnya tersebut, kepala sekolah juga merupakan seorang manajer atau organisatoris.

Dalam banyak kasus yang terjadi di lapangan, seringkali kepala sekolah lebih banyak berperan sebagai seorang pimpinan  atau penguasa tunggal pada tingkatan sekolah. Sering pula kepala sekolah berperan sebagai seorang yang memiliki kekuasaan penuh atas segala kepemilikan aset sekolah, keuangan sekolah atau penentu nasib para pegawainya, termasuk di dalamnya yang berkehendak atas naik dan tidaknya pangkat para guru dan pegawai. Kepala sekolah seperti ini seringkali bertindak sewenang-wenang dalam mengambil kebijakan.

Pada kondisi yang demikian itu, pelaksanaan supervisi sama artinya dengan tindakan mencari-cari kesalahan atau kekurangan para bawahannya. Supervisi merupakan ajang untuk melakukan tekanan-tekanan. Dalam situasi seperti ini, suasana yang muncul adalah ketakutan.. Hal ini akan menciptakan suasana ketidaknyamanan bekerja, berinisiatif dan berkreatifitas.

Pada umumnya reaksi para guru terhadap fenomena tindakan supervisor yang tidak demokratis dan  otoriter  ini seringkali hanya mencari amannya. Sebisanya melakukan apa yang diperintahkan oleh kepala sekolah dan sedapat mungkin berusaha untuk tidak melakukan apa yang tidak diinginkan.

Dunia pendidikan kadangkala dijadikan alat untuk memperkuat kekuasaan. Dengan jumlah yang relatif besar, para guru dan keluarganya dituntut untuk mengikuti pandangan dan pilihan yang ditentukan oleh kepala sekolah atau pejabat di atasnya.

Apa yang dilakukan oleh kepala sekolah di atas, setali tiga uang dengan bentuk supervisi yang dilakukan oleh para penilik dan pengawas. Para kepala sekolah dan guru memiliki dualisme kepemimpinan. Satu pihak ada penilik dan pengawas yang datang dari kantor dinas tingkat kecamatan dan pihak lain ada pejabat di tingkat dinas pendidikan kabupaten/kota. Kedua bentuk pimpinan ini secara berkala akan mendatangi setiap sekolah yang sering kedatangannya membuat kehawatiran para kepala sekolah, guru dan pegawai.

Terkait dengan hal ini, maka tuntutan untuk mereformasi dan mereposisi jabatan supervisor dari kepala sekolah dan para penilik atau pengawas menjadi bagian yang tidak terelakkan. Diharapkan peranan kepala sekolah tidak lagi menjadi orang satu-satunya yang mengambil kebijakan, tetapi pengambilan keputusan dilakukan secara demokratis melalui kerjasama yang harmonis antara kepala sekolah dengan para guru dan pegawai.

Dengan demikian setiap kepala sekolah dan penilik atau pengawas harus memiliki kompetensi dalam menejemen pendidikan agar tindakan supervisor bisa terlaksana secara lebih professional, dan bukan hanya sekedar jabatan prestisius yang didapatkan setelah mengabdi selama ini sebagai kepala sekolah dan merupakan jabatan karier tertinggi bagi para guru.

 E.  Penutup

Kesimpulan dari tulisan ini adalah bahwa pelaksanaan  supervisi perlu disesuaikan dengan definisi yang sebenarnya. supervisi yang dilakukan kepala sekolah akan lebih baik jika dapat mewujudkan hubungan yang harmonis antara kepala sekolah dengan para guru dan pegawai, karena praktek supervisi yang paling efektif adalah jika dilakukan oleh kepala sekolah itu sendiri dibanding penilik atau pengawas.

Daftar Rujukan

Dun, William. 1996. Analisis Kebijaksanaan Publik. Jogjakarta: handita Graha Widya.

Purwanto, M.Ngalim. 2002. Administrasi dan Supervisi Pendidikan . Bandung: Remaja Rosda Karya.

Subari. 1996 .Supervisi Pendidikan dalam Rangka Perbaikan Situasi Mengajar Surabaya: Bumi Aksara.

Sudiyono. 1998. Peran Komunikasi bagi Supervisor Pendidikan dalam meningkatkan Kinerja Organisasi” Jurnal Eccopesion, Malang: yayasan Pagupon, tahun 7 No.1

Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional